Dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI Th.1945 disebutkan “Indonesia adalah kesatuan republik” dalam sebuah negara kesatuan (kesatuan) tidak ada negara lain di negara tersebut, artinya tidak ada kedaulatan di wilayah Indonesia kecuali wilayah. kesatuan tanah air itu sendiri.

Dengan pemahaman negara kesatuan Indonesia, bahwa semua konten ada dalam berbagai kelompok yang menjamin semua warga negara sederajat di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Di Amerika Serikat juga diakui pola pluralisme rasisme, yang tetap dipertahankan tanpa perlu adanya “sparatist” atau rikat untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk memahami hal tersebut diperlukan suatu instrumen demokrasi yaitu lembaga perwakilan salah satunya DPR (DPR) sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat untuk menetapkan ketatanegaraan melalui rule of law.

DPR adalah representasi politik (political representasi) yang dipilih oleh anggota melalui pemilihan umum. Perwakilan dari organisasi pemerintah sebagai sekunder, sedangkan rakyat yang menggunakan utama, oleh DPR, kedaulatan rakyat dapat dicapai dalam pasal 1 ayat 2 NRI Th.1945 “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dipaksakan berdasarkan UUD“ B. penting di NKRI. Oleh karena itu, kami akan sedikit menjelaskan tentang Rumah.

Arti DPR

DPR merupakan kelanjutan dari DPR sebagai salah satu lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan badan perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari semua partai politik yang mengikuti pemilihan umum melalui pemilihan umum.

Kedudukan DPR

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari anggota partai politik dari partai terpilih berdasarkan hasil pemilu. Dpr berada di tingkat menengah, waktu di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang di kabupaten / kota disebut DPRD kabupaten / kota. UU Pemilu Nomor 1010 Tahun 2008 menetapkan sebagai berikut: jumlah anggota DPRD sebanyak 560 orang; terdiri dari anggota DPRD provinsi kurang dari 35 sampai 35 orang dan total ada 100 orang; jumlah anggota parlemen dan kabupaten / kota minimal 20 orang dan sebagian besar berpenduduk 50 orang. Keanggotaan dilantik dengan keputusan presiden.

Anggota DPR berkedudukan di Ibukota Negara. Masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat berlangsung selama lima tahun dan terakhir ketika anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah / janji. Sebelum menjabat, anggota DPR membuat sumpah / janji bersama yang dipimpin bersama oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat diperkuat dengan amandemen UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 7C yang berbunyi “Presiden dilarang membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Presiden dan Dewan Legislatif dipilih langsung oleh rakyat sehingga keduanya memiliki validitas yang sama dan kuat sehingga tidak bisa dikalahkan semua orang. (Sumber: blog.malavida.co.id)

Fungsi DPR

Fungsi DPR di bidang hukum (hukum)
Salah satu pilar pemerintahan yang demokratis adalah menegakkan supremasi hukum. Ketinggian negara hukum dapat terwujud jika didukung oleh perangkat Legislatif yang dibuat melalui proses legislasi. Oleh karena itu, fungsi legislasi DPR dalam proses demokrasi menjadi sangat penting.

Menurut ketentuan rancangan Undang-Undang Dasar (RUU) yang akan dibahas di DPR dapat berasal dari pemerintah dan dapat pula berasal dari DPR sebagai RUU inisiatif. Ke depan, jumlah RUU yang diprakarsai DPR diperkirakan akan bertambah. Hal ini merupakan bagian penting dari komitmen amandemen undang-undang nasional dan memberikan peran yang lebih besar kepada DPR dalam pembuatan undang-undang.

Peningkatan peran tersebut merupakan akibat dari adanya UUD 1945. Akibat adanya pengalihan hak dari Presiden kepada DPR dan diubahnya rumusan UUD 1945 ayat 20 (1) menyatakan “DPR berkuasa membuat undang-undang”.

Meski demikian, capaian dan produktivitas DPR membuat undang-undang masih dirasa sangat erat. RUU yang dibahas di DPR umumnya dari pemerintah, sedangkan RUU yang mengusulkan inisiatif DPR sangat sedikit. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan, DPR tidak boleh terjebak pada fungsi pengawas yang akhirnya keluar dari fungsi legislasi.