Memberikan hak privasi kepada klien

 Memberikan hak privasi kepada klien

  1. Memberikan hak pelayanan dan proteksi kesehatan

2.7.2        HAM yang Terkait dengan Kesehatan Reproduksi

  • UU No. 7 Tahun 1984 (Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita):
  • Jaminan persamaan hak atas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan (Pasal 11 ayat 1 f).
  • Jaminan hak efektif untuk bekerja tanpa diskriminasi atas dasar perkawinan atau kehamilan (Pasal 11 ayat 2).
  • Penghapusan diskriminasi di bidang pemeliharaan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan termasuk  pelayanan KB (Pasal 12).
  • Jaminan hak kebebasan wanita pedesaan untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk  penerangan, penyuluhan dan pelayanan KB (Pasal 14  ayat 2 b).
  • Penghapusan diskriminasi  yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita (Pasal 16 ayat 1).
  • Tap. No. XVII/MPR/1998 tentang HAM
  • Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 2).
  • UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
  • Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan  melalui perkawinan yang sah  (Pasal 10).
  • Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak (Pasal 11).
  • Setiap orang berhak atas  rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30).
  • Hak wanita dalam UU HAM sebagai hak  asasi manusia (Pasal 45).
  • Wanita berhak  untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan / profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita (Pasal 49 ayat 2).
  • Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum (Pasal 49 ayat 3).
  • Hak dan tanggungjawab yang sama  antara isteri dan suaminya dalam ikatan perkawinan (Pasal 51 ).

Implementasi Hak Atas Kesehatan Dalam Konteks HAM

Dalam upaya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan

memenuhi (to fulfil) sebagai kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma

HAM pada hak atas kesehatan harus memenuhi prinsip-prinsip :

  1. Ketersediaan pelayanan kesehatan, dimana negara diharuskan memiiki sejumlah

pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk;

  1. Aksesibilitas. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa, harus dapat diakses oleh tiap

orang tanpa diskriminasi dalam jurisdiksi negara. Aksesibilitas memiliki empat

dimensi yang saling terkait yaitu :tidak diskriminatif, terjangkau secara fisik,

terjangkau secara ekonomi dan akses informasi untuk mencari, menerima dan

atau menyebarkan informasi dan ide mengenai masalah-masalah kesehatan.

  1. Penerimaan. Segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima

oleh etika medis dan sesuai secara budaya, misalnya menghormati kebudayaan

individu-individu, kearifan lokal, kaum minoritas, kelompok dan masyarakat,

sensitif terhadap jender dan persyaratan siklus hidup. Juga dirancang untuk

penghormatan kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi

mereka yang memerlukan.

  1. Kualitas. Selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang, dan jasa

harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik. Hal ini

mensyaratkan antara lain, personil yang secara medis berkemampuan, obat-obatan

Sumber :

https://finbarroreilly.com/