Perpustakaan Desa Perlu Untuk Terus Ditambah

Perpustakaan Desa Perlu Untuk Terus Ditambah

Perpustakaan Desa Perlu Untuk Terus Ditambah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai jumlah ketersediaan perpustakaan desa di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat harus ditambah. Pasalnya dari total 416 desa di Kabupaten Bogor, baru 179 perpustakaan desa yang tersedia. Salah satu yang harus diupayakan adalah peningkatan alokasi anggaran untuk pengadaan perpustakaan.

“Tentu ini masih sangat rendah. Maka dari itu pada kesempatan ini kami mendorong yang kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus mendorong alokasi anggaran yang maksimal di dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat,” jelas Reni usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik bidang perpustakaan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bogor, Jabar, beberapa waktu lalu.

Untuk itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta adanya sinergi

antara pemerintah pusat dan daerah, serta DPR RI yang dalam hal ini sebagai lembaga membahas anggaran, melakukan pengawasan, dan merumuskan legislasi, bersama membangun perpustakaan serta fasilitas di dalamnya. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam rangka memfasilitasi dan memajukan peradaban melalui peningkatan minat baca.

Baca Juga

Komisi X DPR RI Rancang Aturan SMK Terintegrasi dengan Dunia Industri
Pemerintah Putuskan KSP Jadi Pusat Informasi Virus Corona Indonesia
Menkumham Tandatangani Pencabutan Bebas Visa Warga China ke Indonesia
Wacana Pulangkan 600 WNI eks ISIS, Tagar #TolakEksWNIproISIS Menggema
1.020 Orang Sembuh dari Virus Corona, China Berterimakasih pada Indonesia

“Memang seperti yang kita tahu bahwa program-program dan bantuan dari perpustakaan

nasional itu memang ada banyak jumlahnya, namun anggarannya tidak banyak. Dengan sinergi, penyempurnaan fasilitas perpustakaan diharapkan dapat terwujud. Khususnya di Kabupaten Bogor ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tandas politisi dapil Jabar IV itu.

Di sisi lain, Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan menilai rendahnya minat baca dikarenakan kurang tepatnya kurikulum pendidikan yang diberikan terhadap anak-anak usia kurang dari tujuh tahun. Dimana dalam hal ini anak-anak kurang dari tujuh tahun tersebut sudah diajarkan membaca dan ini justru membuat anak-anak tersebut merasa tertekan.

“Anak-anak yang semestinya mengisi masa kecilnya dengan bermain, menari

, dan menyanyi justru sudah harus diajarkan membaca, menulis, dan menghitung. Akibatnya karena adanya paksaan tersebut, saat usianya diatas tujuh tahun, melihat buku menjadi malas bukannya senang, kecuali kalau memang membaca itu timbul dari keinginannya sendiri,” tandas Popong.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu menuturkan jika hal ini terus dibiarkan dibiarkan minat baca anak-anak akan sulit meningkat. Dirinya berharap adanya perubahan terhadap sistem pendidikan nasional. “Salah satu cara untuk meningkatkan minat baca adalah mengubah persepsi tidak adanya paksaan untuk belajar membaca yang dikhawatirkan menimbulkan trauma. Ini dilema, tapi inilah yang terjadi,” tutur politisi dapil Jabar I itu.

 

Baca Juga :