Pemberlakuan Aturan Blokir, Ponsel BM Lawas Masih Bisa Digunakan

Pemberlakuan Aturan Blokir, Ponsel BM Lawas Masih Bisa Digunakan

Pemberlakuan Aturan Blokir, Ponsel BM Lawas Masih Bisa Digunakan

Pemerintah menyatakan aturan pemblokiran ponsel black market

(BM) via International Mobile Equipment Identity (IMEI) tidak berlaku surut. Aturan tersebut kini sedang digodok oleh pihak terkait, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.

Ismail, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementrian Kominfo mengatakan, masyarakat diminta tidak panik terhadap rencana penerapan validasi IMEI. Regulasi itu, menurut rencana akan ditandatangani tiga kementerian (Perdagangan, Peindustrian dan Kominfo) pada Agustus 2019.

“Masyarakat yang kebetulan menggunakan atau membeli ponsel black market,

jangan panik karena aturan pemblokiran tersebut tidak berlaku surut. Artinya, ada masyarakat yang menggunakan ponsel yang dibeli di luar negeri (hand carry) atau ponsel BM (black market) sepanjang sudah digunakan saat ini tidak akan diblokir karena regulasi itu berlaku ke depan. Kami sedang menggodok mekanisme secara detail. Kami juga akan melaporkan hasil kajian kami kepada Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika,” ujar Ismail baru-baru ini.

Dikatakan Ismail, Laporan itu itu nantinya apakah nantinya aturan tersebut akan direvisi, dikurangi atau ditambahkan.

“Kami masih menunggu arahan beliau.Tapi yang jelas,

kajian kami sudah sangat matang dan komprehenshif dengan mempertimbangkan beragam aspek. Baik itu konsumen, industri, maupun pihak lainya,” kata Ismail Lagi.

Ismail mengemukakan ada tujuh poin yang harus dituntaskan sebelum Permen dari tiga Kementerian ditandatangani.

Ketujuh poin itu adalah kesiapan Sibina (Sistem Informasi Basisdata IMEI Nasional), Data Base IMEI, Pelaksanaan Test, Sinkronisasi Data Operator Selular. Selanjutnya poin lainnya adalah kesiapan Sosialisasi, kesiapan Sumber daya Manusia (SDM), serta SOP (Standard Operasional) Kemkominfo, Kemenperin, Kemendag dan operator selular.

 

Baca Juga :