Aturan Zonasi PPDB Kian Diperketat, Banyak Wali Murid Was-was

Aturan Zonasi PPDB Kian Diperketat, Banyak Wali Murid Was-was

Aturan Zonasi PPDB Kian Diperketat, Banyak Wali Murid Was-was

Pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama

(SMP) sudah mulai dibuka Rabu (15/5/19) hingga rencananya sampai 18 Mei mendatang. Namun, aturan PPDB tahun ini cukup membuat banyak orang tua dan wali murid was-was.

Sistem zonasi yang diterapkan pada PPDB tahun ini kian diperketat. Artinya, calon siswa yang rumahnya masuk dalam zona yang telah ditentukan oleh sekolah adalah yang menjadi prioritas utama siswa yang lolos seleksi pendaftaran, berapapun nilainya.

Salah seorang orang tua siswa yang mendaftar di SMP Negeri 2 Rembang, Suliyati mengaku khawatir anaknya tidak masuk menjadi prioritas siswa yang diterima, meskipun nilainya terbilang tinggi.

“Rumah saya jeruk, sudah masuknya Kecamatan Kaliori. Ya sebenarnya was-was

, meskipun nilai anak saya ini rata-rata 80 lebih. Dia (sang anak) memang ingin sekolah disini karena memang favorit kan. Tapi kalau aturan zonasi ini ya agak khawatir kalah dengan yang nilai rendah tapi rumahnya dekat sini,” katanya.

Kepala bidang pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang, Lilik Murdiatno membenarkan, aturan yang digunakan pada PPDB tahun ini kian diperketat utamanya pada hal zonasi.

“Zonasi itu pemeringkatan berdasarkan tempat tinggal. Aturannya ya jarak tempat tinggal

. Zona A wajib diterima asalkan masih dalam daya tampung, berapapun nilainya. Zonasi dibedakan menjadi zona A dan zona B. Misalkan sudah tercukupi di zona A, maka zona B tidak boleh diterima,” jelas Lilik, Rabu (15/5/19).

Aturan terkait zonasi sendiri telah dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dindikpora Rembang berdasarkan rembugan bersama seluruh jajaran Kepala SMP Negeri se Kabupaten Rembang.

“Sudah kita tetapkan bersama dengan pihak sekolah, kita rembug bareng kepala Dinas Pendidikan dan seluruh kepala SMP Negeri. Kalau Zona A itu ada yang desa dalam satu kecamatan, ada yang desa-desa di sekitar sekolah itu. Itu sesuai dengan zonanya masing-masing sesuai kesepakatan bersama sebelumnya, Kemudian dibuat SK Kepala Dinas sebagai acuan,” paparnya.

 

Sumber :

https://nisachoi.blog.uns.ac.id/war-escape/