Zonasi PPDB Tidak Adil dan Gagal Lihat Disparitas Pendidikan Daerah

Zonasi PPDB Tidak Adil dan Gagal Lihat Disparitas Pendidikan Daerah

Zonasi PPDB Tidak Adil dan Gagal Lihat Disparitas Pendidikan Daerah

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron mengatakan

, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak melihat realitas disparitas di daerah.

“Tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud, di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru,” kata Ghufron, Minggu (23/6/2019).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga meyakini sistem zonasi

dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Namun kegagalan melihat realita disparitas antardaerah justru memunculkan persoalan.

“Pertama, menimbulkan ketidakadilan bagi siswa. Ada pameo baru ‘orang desa tak boleh bersekolah di sekolah Bagus,” kata Ghufron.

 

Baca Juga :