Pemerintah Kabupaten Kota Tidak Boleh Tutup Mata

Pemerintah Kabupaten Kota Tidak Boleh Tutup Mata

Pemerintah Kabupaten Kota Tidak Boleh Tutup Mata

UPAYA meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Jawa Barat belum berjalan mulus

. Sebab, hingga saat ini banyak singgungan dalam penanganan masalah.

Tingginya angka kelulusan kerap tidak sejalan dengan infrastuktur penunjang pendidikan. Seperti gunung es, mengerucut ke atas. Makin tinggi tingkatan pendidikan, makin sedikit juga fasilitas pendidikan untuk bisa menampung mereka.

Walhasil, banyak dari lulusan akhirnya menepikan diri. ”Mengandangkan” ijazah, memutuskan bekerja meski belum waktunya hingga menggelandang di jalanan. Dan inilah yang mempengaruhi angka partisipasi kasar (APK).

Khusus anak-anak yang menggelandang di jalan, atau biasa disebut anak jalanan didorong oleh dua faktor. Masalah kemiskinan atau ekonomi adalah masalah utama pemicu anak menjadi anak jalanan.

”Faktanya, orangtua juga mendorong anak untuk bekerja membantu ekonomi keluarga,”

kata Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) DR Dadang Rahman Munandar, M.Pd kepada Jabar Ekspres, belum lama ini.

Menurut Dadang, keberadaan anak jalanan kerap dipandang berpotensi menimbulkan beberapa masalah yang merugikan banyak pihak. Makanya, perlu ditangani dengan baik.

Sejauh ini, bentuk penanganan lebih banyak ditanggulangi oleh Satpol PP dan Dinas Sosial karena menjadi bagian masalah sosial. Meski demikian, bicara anak jalan juga menyinggung pendidikan.

Sebab, utamanya, setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Sebab, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

”Yang menjadi persoalan adalah belum ada sinkronisasi data yang pasti prihal anak jalanan ini.

Apakah mengacu ke Dinas Sosial sebagai lembaga yang menangani masalah sosial, Dinas Kependudukan atau Satpol PP. Ini yang belum ada kesepahaman,” urai Dadang. ”Sebenarnya penanganan masalah sudah ada. Tapi belum difokuskan,” sambungnya.

Lantas apa bagaimana jalan keluarnya? Dadang mengatakan, dalam waktu akan diresmikan sistem pembelajaran Sekolah Jabar Juara. Desain dari program ini merupakan update dari Sekolah Terbuka.

Pada aplikasinya nanti, kata dia, pihaknya akan mengomunikasikan ke dinas hingga OPD terkait. Tidak hanya itu, program ini juga akan disosialisasikan ke tingkap pemerintahan daerah dan pusat. ”Dengan begitu tupoksi masing-masing menjadi jelas,” ucapnya.

Dadang memerinci, pada saat peresmian akan digelar memorandum of understanding (MoU) dari pihak-pihak yang disebutkan di atas. Tidak hanya itu, karena banyak juga siswa yang tidak melanjutkan sekolah karena bekerja, maka pihak swasta pun akan dilibatkan dalam program tersebut.

 

Baca Juga :