Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Tahun 1800

Prancis di bawah pimpinan Napoleon berhasil menguasai Belanda. Napoleon kemudian mengangkat adinya, yakni Louis Napoleon sebagai Raja Belanda. Seluruh daerah jajahan Belanda termasuk Indonesia secara tidak langsung menjadi jajahan Prancis. Karena saat itu, Prancis sedang berperang dengan Inggris maka Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur Jenderal di Nusantara. Daendels mulai menjalankan tugas pada 1808. Tugas utamanya yakni mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lain adalah mengatur pemerintahan di Indonesia.

Pada masa Daendels (1808 sampai 1811)

bangsa Indonesia makin menderita. Daendels melakukan pembangunan fisik. Usaha pembangunan fisik dilakukan dengan kerja paksa (Rodi) yang sangat menyengsarakan rakyat. Kekejaman pada masa Daendels makin menambah kesengsaraan rakyat. Rakyat banyak yang meninggal karena kelaparan. Pada suatu saat, Daendels dituduh korupsi dan memperkaya diri sendiri. Kemudian tahun 1811, dia dipanggil pulang oleh Louis Napoleon dan kekuasaan harus diserahkan kepada Jan Willem Janssens.

Setelah Daendels digantikan Jansens

tentara Inggris di bawah pimpinan Lord Minto menyerang Jawa dan pada 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dan dengan tegas meminta Jansen untuk menyerahkan Pulau Jawa. Setelah terjadi peperangan, Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris. Selanjutnya, Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles untuk menjadi penguasa di wilayah Hindia Belanda. Tidak lama setelah Raffles berkuasa, Inggris dan Belanda mengadakan perjanjian, isi perjanjian itu adalah Inggris menyerahkan Nusantara kepada Belanda.

Akibat berbagai peperangan

terjadilah krisis keuangan di Belanda. Untuk itu, dalam upaya mengatasi masalah, diputuskan bahwa pulau Jawa harus menjadi sumber utama pendapatan untuk Belanda. Akhirnya, Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong pemberlakukan ‘Tanam Paksa’ (Cultuurstelsel) pada 1830, sistem ini mewajibkan penduduk Jawa menanam tanaman tertentu yang dapat laku di pasaran Internasional. Penduduk wajib menyerahkan hasil tanamannya kepada pemerintahan kolonial melalui perantara penguasa setempat. Sistem tanam paksa ini jauh keras dan kejam dibandingkan monopoli VOC.

Dari sudut pandang ekonomi

sistem tanam paksa sangat menguntungkan pemerinahan kolonial Belanda, hasil panen paksa memberikan sumbangan besar bagi Belanda pada tahun 1835-1940. Belanda mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Namun kebalikannya dialami oleh rakyat Indonesia. Tanam paksa telah menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaan.