Bank Dunia: Kualitas Pendidikan Indonesia Masih Rendah

Bank Dunia (World Bank) menyebut bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah, meski perluasan akses pendidikan untuk masyarakat dianggap udah meningkat cukup signifikan.

Kualitas Pendidikan Indonesia Masih Rendah

Indonesia sendiri udah mencanangkan program reformasi pendidikan untuk membenahi mutu sektor ini selama 15 th. sejak 2002.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves menjelaskan mutu pendidikan yang rendah tercermin dari peringkat Indonesia yang masih berada di posisi tertinggi dari negara-negara tetangga. Indikator peringkat mutu pendidikan ini tercermin didalam kuantitas kasus buta huruf.

“Misalnya, 55 prosen anak usia 15 th. di Indonesia secara fungsional buta huruf, dibandingkan tidak cukup dari 10 prosen di Vietnam,” ujarnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (6/6).

Sementara dari segi akses pendidikan, kuantitas siswa yang kini mampu bersekolah meningkat cukup signifikan. Adapun peningkatan akses ini ditunaikan bersama dengan menambah pembiayaan, peningkatan partisipasi para pelaku lokal didalam tata kelola pendidikan, peningkatan akuntailitas dan mutu guru, sampai meyakinkan kesiapan siswa.

Sayangnya, hasil berikut belum mampu melakukan perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Bank Dunia lihat masih tersedia sejumlah tantangan yang masih belum terselesaikan, andaikata tidak meratanya akses pendidikan itu dengan sebutan lain masih tersedia ketimpangan.

Dari sini, Bank Dunia lihat mesti tersedia perluasan akses pendidikan yang lebih merata dan sesuai bersama dengan standar pendidikan internasional, baik secara kurikulum maupun praktik. Selain itu, pemerintah juga mesti menambah beberapa syarat kualifikasi guru sampai meluncurkan kampanye perbaikan mutu pendidikan.

Sedangkan dari segi pengaturan anggaran pendidikan, pemerintah dinilai mesti mengimbuhkan anggaran berdasarkan kinerja dan mutu pendidikan yang mampu dibangun daerah.

“Rekomendasi lain, sehingga melengkapi mekanisme pembiayaan yang tersedia untuk pendidikan bersama dengan transfer yang targetnya ditetapkan bersama dengan baik dan berbasis kinerja untuk sekolah dan kabupaten tertinggal,” katanya.

Menanggapi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan memang mutu pendidikan di Tanah Air masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Padahal, dari segi anggaran, dana untuk pendidikan udah raih Rp444 triliun atau kira-kira 20 prosen dari keseluruhan membeli Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Menurutnya, hal ini karena persoalan pendidikan tak mampu diselesaikan dari segi anggaran saja. Namun, mesti pula dibahas secara teknis bersama dengan tiga kementerian yang berkenaan langsung, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dan Kementerian Agama (Kemenag).

“Ada juga lebih dari satu kementerian lain yang punyai anggaran pendidikan vokasional atau teknikal. Selain itu, tempat juga mesti turut sebagai keharusan untuk membayar pendidikan penuh, andaikata terhadap gaji dan tunjangan guru,” jelasnya.

Khusus untuk mutu pendidikan, ia bilang, yang menjadi tantangan di beragam negara adalah kasus manajemen dan efektivitas belajar anak di sekolah.

“Begitu juga bersama dengan kurikulum dan text book, itu perlu sehingga negara mampu menyiapkan trik didalam membangun SDM bersama dengan tantangan yang ada, andaikata industrialisasi, teknologi yang berubah, dan keterbukaan informasi,” pungkasnya